English
Studi Tiru Ke Kementerian Komunikasi & Informatika Dan Komisi Pemilihan Umum
Kamis, 8 Agustus 2024 JDIH Kabupaten Batang berkunjung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan KPU untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan JDIH sehingga dapat memberikan ragam layanan menarik sesuai keunikan dan kekhususan tugas dan fungsi masing-masing. Kunjungan kali ini JDIH Kabupaten Batang mendapatkan banyak pengetahuan terkait pengelolaan website, pembuatan infografis, form konsultasi hukum, publikasi putusan, pengelolaan media sosial dan tatacara pengkoordinasian seluruh anggota jdih. Dari kunjungan ini kami berharap dapat mewujudkan dan memberikan layanan dokumen dan informasi hukum yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
JDIH Kabupaten Batang terus berupaya konsisten dan optimal dalam pengembangan pengelolaan JDIH sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana tercantum dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.
#jdih
#jdihn
#jdihbatangkab
#banggamelayanibangsa
Berita Lainnya
Kategori
- Peraturan Daerah 205
- Peraturan Bupati 541
- Keputusan Bupati 601
- Instruksi Bupati 4
- Rancangan Peraturan Daerah 18
- Rancangan Peraturan Bupati 48
- Abstrak Peraturan Daerah 120
- Naskah Akademis 21
- MOU dan PKS 10
- Staatsblad 2
- Peraturan Desa 956
- Peraturan Kepala Desa 440
- Surat Keputusan Kepala Desa 974
- Surat Edaran Bupati 16
- Surat Edaran Sekda 9
- Propemperda 9
- Peraturan Terjemahan Resmi 7
- Putusan 5
- Artikel Hukum 17
- Monografi 130
Bidang
Produk Hukum Terbaru
-
Sosial
Peraturan Bupati
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
-
Pemerintahan
Surat Edaran Bupati
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024
-
Keuangan
Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
-
Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berisi tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan jenis desa, Penataan desa, Kewenangan desa, Penyelenggaraan pemerintah desa, Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, Peraturan desa, Keuangan desa dan aset desa, Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan usaha milik desa, Kerja sama desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, Ketentuan khusus desa adat, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan.