English
Berita / Detail Berita
Studi Komparasi Ke Kabupaten Banyuwangi
Kamis, 5 September 2024 Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang mendapatkan kesempatan untuk melakukan studi komparasi ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Kunjungan kali ini berfokus dalam sharing informasi terkait pengelolaan JDIH yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Terdapat banyak inovasi yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam upaya peningkatan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Diharapkan dalam hal ini JDIH Kabupaten Batang dapat meniru/mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi
Inovasi-inovasi yang dilakukan antara lain :
- E- correction
- Pengelolaan perpustakaan hukum secara digital
- Simple bankumaskin
- Pengelolaan JDIH Pemerintah Desa
- Pembuatan Majalah JDIH
Dan masih banyak inovasi lain yang sangat bermanfaat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
Berita Lainnya
Kategori
- Peraturan Daerah 205
- Peraturan Bupati 541
- Keputusan Bupati 601
- Instruksi Bupati 4
- Rancangan Peraturan Daerah 18
- Rancangan Peraturan Bupati 48
- Abstrak Peraturan Daerah 120
- Naskah Akademis 21
- MOU dan PKS 10
- Staatsblad 2
- Peraturan Desa 956
- Peraturan Kepala Desa 440
- Surat Keputusan Kepala Desa 974
- Surat Edaran Bupati 16
- Surat Edaran Sekda 9
- Propemperda 9
- Peraturan Terjemahan Resmi 7
- Putusan 5
- Artikel Hukum 17
- Monografi 130
Bidang
Produk Hukum Terbaru
-
Sosial
Peraturan Bupati
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
-
Pemerintahan
Surat Edaran Bupati
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024
-
Keuangan
Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
-
Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berisi tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan jenis desa, Penataan desa, Kewenangan desa, Penyelenggaraan pemerintah desa, Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, Peraturan desa, Keuangan desa dan aset desa, Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan usaha milik desa, Kerja sama desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, Ketentuan khusus desa adat, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan.