English
Berita / Detail Berita
Studi Komparasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen | Optimalisasi Pengelolaan JDIH
Batang - Selasa, 6 September 2022 Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang menerima kunjungan kerja dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pengembangan JDIH terkait pengelolaan website, pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan). Dalam kunjungan kerja ini disambut oleh Ibu Deasy Aryati, S.H., M.H selaku Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi.
Kunjungan kerja ini dihadiri Ibu NURKHOTIMAH, SH, MH selaku Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi, Ibu Rusmini, Ibu Nurul Khamidah, dan Bapak Mundi.
Berita Lainnya
Kategori
- Peraturan Daerah 205
- Peraturan Bupati 541
- Keputusan Bupati 601
- Instruksi Bupati 4
- Rancangan Peraturan Daerah 18
- Rancangan Peraturan Bupati 48
- Abstrak Peraturan Daerah 120
- Naskah Akademis 21
- MOU dan PKS 10
- Staatsblad 2
- Peraturan Desa 956
- Peraturan Kepala Desa 440
- Surat Keputusan Kepala Desa 975
- Surat Edaran Bupati 16
- Surat Edaran Sekda 9
- Propemperda 9
- Peraturan Terjemahan Resmi 7
- Putusan 5
- Artikel Hukum 17
- Monografi 130
Bidang
Produk Hukum Terbaru
-
Sosial
Peraturan Bupati
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
-
Pemerintahan
Surat Edaran Bupati
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024
-
Keuangan
Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
-
Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berisi tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan jenis desa, Penataan desa, Kewenangan desa, Penyelenggaraan pemerintah desa, Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, Peraturan desa, Keuangan desa dan aset desa, Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan usaha milik desa, Kerja sama desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, Ketentuan khusus desa adat, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan.