English
Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024
Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024 "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 bertempat di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta Barat.
Alhamdulilah, Kabupaten Batang kembali mendapat prestasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards Tahun 2024 Prestasi ini bukanlah hal baru, mengingat hampir setiap tahun JDIH Kabupaten Batang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Pada Tahun ini, JDIH Kabupaten Batang mencatatkan prestasi gemilang dengan menerima penghargaan Anggota JDIHN Terbaik III Nasional Kategori Kabupaten. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN, Bapak Jonny Pesta Simamora, S.I.P., M.Si dan diterima langsung Ibu Pj. Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.
Berita Lainnya
Kategori
- Peraturan Daerah 205
- Peraturan Bupati 541
- Keputusan Bupati 601
- Instruksi Bupati 4
- Rancangan Peraturan Daerah 18
- Rancangan Peraturan Bupati 48
- Abstrak Peraturan Daerah 120
- Naskah Akademis 21
- MOU dan PKS 10
- Staatsblad 2
- Peraturan Desa 956
- Peraturan Kepala Desa 440
- Surat Keputusan Kepala Desa 974
- Surat Edaran Bupati 16
- Surat Edaran Sekda 9
- Propemperda 9
- Peraturan Terjemahan Resmi 7
- Putusan 5
- Artikel Hukum 17
- Monografi 130
Bidang
Produk Hukum Terbaru
-
Sosial
Peraturan Bupati
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
-
Pemerintahan
Surat Edaran Bupati
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024
-
Keuangan
Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
-
Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berisi tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan jenis desa, Penataan desa, Kewenangan desa, Penyelenggaraan pemerintah desa, Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, Peraturan desa, Keuangan desa dan aset desa, Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan usaha milik desa, Kerja sama desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, Ketentuan khusus desa adat, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan.