Dalam perubahan status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara dimulai dengan proses pengkajian yang mendalam terlebih dahulu terhadap usulan dan rencana pengembangan Pendidikan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Dengan berubahnya tersebut maka Perguruan Tinggi tersebut mempunyai otonomi yang luas dan mandiri dalam mengelola dan melaksanakan kegiatannya. Dalam pelaksanaan perubahan PTN menjadi BHMN memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat, tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga masyarakat akademika yang berkompeten dalam bidang Pendidikan. Di Indonesia dalam penciptaan badan hukum cenderung dianut sistem tertutup badan hukum,sehingga konsekuensinya tidak ada badan hukum yang lahir tanpa melalui peratura perundang-undangan. Dalam prakteknya ditemukan banyak peraturan perundang-undangannya yang melahirkan suatu institusi menjadi badan hukum akan tetapi peraturan perundang-undangan yang menciptakan badan hukumtidak seragam,terdapat badan hukum yang diciptakan oleh undang-undang dan ada yang hukum yang diciptakan oleh peraturan pemerintah atas kuasa undang-undang serta ada badan hukum yang diciptakan oleh peraturan pemerintah tanpa kuasa undang-undang. Berkaitan dengan Terminologi istilah badan hukum dipakai dengan berbagai macam mana yang berbeda,tetapi dalam pengertian yang sama yaitu badan hukum merupakan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Secara garis besar badan hukum dapat dibagi menjadi badan huku publik dan badan hukum perdata. Dalam hal penciptaan badan hukum perdata umumnya diciptakan oleh undang-undang sedangkan penciptaan badan hukum publik ternyata bervariasi antara lain terdapat badan hukum publik yang diciptakan dengan undang-undang dan ada juga diciptakan dari peraturan pemerintah.