Peraturan Daerah

Selengkapnya

Peraturan Bupati

Selengkapnya

Keputusan Bupati

Selengkapnya

Peraturan Desa

Selengkapnya

Rapat kerja DPRD penandatanganan KUA PPAS 2017 dan KUA PPAS perubahan 2016

Written by Bagian Hukum on . Posted in Umum

JPEG_20160805_101225_117517739Batang, 5 Agustus 2016, Rapat kerja DPRD penandatanganan KUA PPAS 2017 dan KUA PPAS perubahan 2016.
Pointers DPRD terhadap nota kesepakatan KUA PPAS:
  1. Dlm rangka pembuatan jalan tol yang melewati kab. Batang agar pemda berkoordinasi dg adanya rest area utk mengakomodir kuliner batang.
  2. Pemkab agar koordinasi dg pemerintah pusat tentang DAK.
  3. Semua SKPD tidak boleh menggunakan anggaran tanpa pembahasan DPRD seperti RSUD.
  4. PERUSDA harus menata.
  5. Semua SKPD melakukan pembahasan.
  6. Pokok-pokok pikiran DPRD hrs direalisasikan.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS 2017 dan KUA PPAS perubahan 2016:
Sambutan Bupati yang diwakili oleh wakil Bupati :
  1. Pentingnya menekan inflasi dlm rangka kesinambungan pembangunan, hal ini diungkapkan pada saat wakil bupati menghadiri acara di jakarta terkait inflasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
  2. Harapannya dg investasi PLTU dapat menjadi multiplayer efek bagi masyarakat Batang.
  3. Dg telah disepakatinya KUA PPAS perubahan 2016 dan KUA PPAS 2017 dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan RAPBD perubahan 2016 dan RAPBD 2017.
JPEG_20160805_100909_1389837006 JPEG_20160805_100155_-2027598775        

SOSIALISASI UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KAB. BATANG

Written by Bagian Hukum on . Posted in Umum

JPEG_20160720_110931_335002504Sosialisasi uu 16 tahun 2011 ttg bantuan hukum khususnya terhadap masyarakat miskin di kabupaten batang Dibuka oleh bupati batang yang diwakili oleh asisten 1 sekda, hari rabu 20 juli 2016 di aula bupati batang.

Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum  (equality before the law) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang undang tentang bantuan hukum ini merupakan jaminan terhadap hak hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Syarat pemohon bantuan hukum :
  1. Permohonan tertulis atau lesan sekurang kurangnya identitas, uraian singkat pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
  2. Menyerahkan dokumen berkenaan dg perkara.
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari kades/kalur atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
Pemkab batang merencanakan pembentukan perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kabupaten batang dan pemkab dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur dengan peraturan daerah. Harapannya perda kabupaten batang yang akan dibentuk dapat didukung oleh DPRD kabupaten batang dan dapat dianggarkan dalam APBD kabupaten batang.
 JPEG_20160720_110911_-101309466 JPEG_20160720_113315_-301709425

Kalender Kegiatan

August 2017
M T W T F S S
« May    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Galery Kegiatan

Demo

Galery Kegiatan JDIH Kabupaten Batang,

Selengkapnya