PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN DPRD TENTANG RAPERDA BANTUAN HUKUM DAN RAPERDA HAK KEUANGAN DPRD

Written by Bagian Hukum on . Posted in Umum

Bupati Batang dan DPRD Kabupaten Batang telah menyetujui bersama Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017. Persetujuan dilakukan dalam Rapat Parpurna DPRD Kabupaten Batang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang.

Adanya Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

Hingga saat ini di Kabupaten Batang belum ada Perda yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga Negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk melaksanakan hak konstitusional warga Negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Bantuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditujukan bagi masyarakat miskin bertujan antara lain :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
  2. Mewujudkan hak konstitusional warga daerah sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah.

Bantuan hukum yang diberikan ini meliputi masalah keperdataan, pidana dan tata usaha Negara. Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini juga sebagai dasar penganggaran APBD mengenai penyediaan dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Adapun Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, yang merupakan amanat dari Pasal 28 PP Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, juga sebagai dasar untuk penganggaran APBD mengenai penyediaan dana Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Batang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017

Written by Bagian Hukum on . Posted in Umum

Berikut Propemperda Kabupaten Batang Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/31 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 :
  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2030;
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten batang;
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;
  7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
  8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
  9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau;
  10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Tata Ruang Wilayah kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (lanjutan);
  12. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Bappera Kabupaten Batang;
  13. Raperda tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  15. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
  16. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018;
  17. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
  18. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2017-2022;
  19. Raperda tentang Izin Usaha Pariwisata;
  20. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.