Peraturan Daerah

Selengkapnya

Peraturan Bupati

Selengkapnya

Keputusan Bupati

Selengkapnya

Peraturan Desa

Selengkapnya

BIMTEK INTEGRASI PRODUK HUKUM DESA PADA WEBSITE DESA SE –KABUPATEN BATANG KE WEBSITE JDIH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Written by anto admin on . Posted in berita

Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Batang, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, bekerja sama dengan Dinas Kominfo dalam kegiatan Bimtek Tata Kelola Informasi Publik pada PPID pada Desa se- Kabupaten Batang, Acara ini merupakan acara hari ke 4 dari rangkaian acara selama 15 hari berlokasi di 15 kecamatan Kabupaten Batang, antara lain Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Batang,……dst.

Kasubbag Dokumentasi dan Sosialiasi Hukum pada Bagian Hukum selain berposisi sebagai Anggota PPID Utama Pemerintah Kabupaten Batang, pada kegiatan kali ini sekaligus menyampaikan materi teknis tentang integrasi produk hukum desa pada Website Desa Se –Kecamatan Batang ke WebSite JDIH Pemerintah Kabupaten Batang bersama dengan Staf IT Arif Budhi W, S.Kom. Khusus materi integrasi web JDIH, acara yang dihadiri oleh Sekretaris Desa dan tenaga Admin sebanyak masing-masing 13 orang ini merupakan tindak lanjut dari acara Pertemuan Berkala Anggota JDIH (khusus Pemerintah  Desa) pada tanggal 30 Oktober 2019 silam,  yang dihadiri oleh Kecamatan dan perwakilan Desa.

Adapun out put yang diharapkan dari penyampaian Bimtek khususnya tentang integrasi produk hukum desa dari website desa ke website JDIH Pemkab Batang adalah semua desa se Kabupaten Batang dapat mengupload semua produk hukum desa (peraturan desa, peraturan kepada desa dan keputusan kepala desa) ke dalam websitenya masing-masing desa, yang otomatis akan langsung terintegrasi dan terakses di web JDIH Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam hal ini semua pihak akan terbantu dengan  layanan cepat ini, semua produk hukum desa se kabupaten batang dapat terakses di JDIH pemkab Batang.

Kecamatan Bandar

Pemerintah Desa sebagai Anggota JDIH Pemerintah Kabupaten Batang yang menerbitkan/mmiliki produk hukum sendiri diharapkan dapat mengelola produk hukum tersebut sesuai standaarisasi yang salah satunya dengan media website. Dalam hal ini karena keterbatasan sumber daya yang ada di desa, tidak perlu setiap desa mempunyai website JDIH, sementara cukup dilakukan dengan  memanfaatkan website yang sudah ada di desa (program sideka) dan dimasukkan salah satu menu JDIH (produk hukum desa) di dalamnya.

Meskipun sudah seluruh desa se-Kabupaten Batang memiliki website, namun sebagian masih  banyak yang tidak update content di dalamnya, bahkan ada yang masih kosong. Dari pengamatan pada saat Bimtek, yang menjadi kendala utama adalah kurangnya sarana prasarana (tiadanya alat scan, wifi kurang lancar) dan over load tugas dari tenaga admin.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak,antara lain dukungan dari Pihak Pemerintah Kabupaten sendiri (perangkat daerah terkait)  sebagai Pembina dan fasilitator Pemerintah Desa dapat lebih intensif dan sinergis dalam memberikan support,  bimbingan dan pembinaan khusususnya dalam hal pengelolaan dokumentasi dan informasi melalui media online.

 

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kementrian atas Raperda Perubahan RTRW Kab Batang

Written by anto admin on . Posted in berita

Pada Hari Rabu, 10 April 2019 Bupati Kabupaten Batang menyampaikan sambutan dalam rangka rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) di Hotel Ambhara Jakarta.

Dalam sambutannya Bupati Batang Wihaji, menjelaskan pengembangan wilayah dengan karakter dan sifat alam, perlindungan lahan pertanian tanaman pangan mengoptimalkan potensi perikanan dan potensi pariwisata, tidak kalah pentingnya pengaturan kegiatan pertambangan jangan sampai mengganggu lingkungan, sehingga mewujudkan Kabupaten Batang menjadi  pariwisata industri dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Kebijakan Penataan Ruang meliputi:
  1. pengembangan sistem wilayah sesuai dengan karakter fisografis dan kemampuan lahan.
  2. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas;
  3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
  4. pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
  5. pengembangan destinasi wisata alam dan buatan;
  6. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan yang   berfungsi lindung mempertimbangkan sifat perlindungannya;
  7. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana;
  8. pengembangan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempertimbangkan standart pelayanan minimal;
  9. peningkatan keterhubungan perkotaanperdesaan
  10. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal;
  11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
  12. pengembangan kawasan strategis Daerah.

Rakor Lintas Sektor ini dihadiri Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/ BPN Abdul Kamarzuki dan lembaga Kementerian, Bupati Batang Wihaji, Wakil Bupati Batang Suyono, Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo, Ketua Komisi D Tofani Dwi Iranto, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nasikhin, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 

Galery Kegiatan

Demo

Galery Kegiatan JDIH Kabupaten Batang,

Selengkapnya